JAKARTA – Pekerja informal seperti petani, nelayan, pemungut sampah, hingga pengajar keagamaan, masih menjadi tantangan dalam perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya memperluas perlindungan tersebut melalui kolaborasi lintas sektor, dukungan regulasi, dan penganggaran.
Upaya itu mengantarkan Jawa Tengah masuk dalam 10 kandidat pemerintah provinsi pada penilaian nasional Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek Award) 2026.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen hadir mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dalam proses penilaian wawancara di Pullman Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Taj Yasin memaparkan berbagai upaya Pemprov Jateng memperluas perlindungan bagi pekerja, termasuk kelompok rentan yang belum sepenuhnya terjangkau jaminan sosial ketenagakerjaan.
Menurutnya, perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja tidak seharusnya hanya menjangkau pekerja sektor formal. Pekerja informal juga membutuhkan jaminan agar memiliki perlindungan ketika mengalami risiko dalam menjalankan pekerjaannya.
“Kecelakaan kerja bukan hanya orang-orang yang kerja di formal saja, akan tetapi menjaga kecelakaan kerja dari masyarakat kita yang nonformal,” kata Taj Yasin.
Salah satu upaya yang dilakukan Pemprov Jateng adalah menggandeng aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi maupun 35 kabupaten/kota untuk turut berkontribusi dalam perlindungan pekerja di sekitarnya. Di antaranya, pekerja rumah tangga dan pemungut sampah.
Pemprov Jateng juga memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pengajar keagamaan lintas agama melalui program insentif yang disertai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
“Alhamdulillah, dengan kolaborasi-kolaborasi itu, hari ini kami diminta atau diberi kesempatan untuk mempresentasikan perlindungan pekerja yang ada di Jawa Tengah,” ujarnya.
Taj Yasin berharap, berbagai kolaborasi tersebut dapat terus dikembangkan agar semakin banyak pekerja yang memperoleh perlindungan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan atas upaya perlindungan yang diberikan kepada masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan DIY Cahyaning Indriasari mengatakan, Jamsostek Award merupakan ajang untuk menilai komitmen pemerintah daerah dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan atau Universal Coverage Jamsostek.
Menurut dia, cakupan kepesertaan di Jawa Tengah meningkat dari 36 persen pada 2024 menjadi 39 persen pada 2025. Capaian tersebut turut didukung regulasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta program perlindungan bagi pekerja rentan.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah perlindungan bagi pengajar keagamaan dari berbagai agama. Program tersebut telah berjalan sejak 2023 dan mencakup sekitar 230 ribu pengajar keagamaan.
Berdasarkan data Pemprov Jateng, jumlah penerima insentif pengajar keagamaan pada 2025 mencapai 230.830 orang dari berbagai agama. Program ini disertai perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Selain pengajar keagamaan, perlindungan juga diberikan kepada pekerja sektor pertanian melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Pada 2025, sekitar 13.017 petani tembakau, petani, dan buruh tani tercatat memperoleh perlindungan melalui program tersebut.
Meski demikian, Cahyaning menyebut perluasan perlindungan pekerja informal masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Berdasarkan pemetaan yang disampaikannya, dari sekitar 19 juta pekerja di Jawa Tengah, sebagian besar merupakan pekerja informal yang belum seluruhnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Jawa Tengah ini masih punya gap yang cukup besar, terutama untuk pekerja sektor informal. Karena komposisi tenaga kerja kita sekitar 60 persen merupakan pekerja informal, seperti petani, nelayan, dan sebagainya,” jelasnya.
Untuk memperluas jangkauan, BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemprov Jateng akan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, serta pemerintah desa.
Dua inisiatif yang disiapkan untuk mendukung upaya tersebut adalah program Garwo Surgo dan Ngopeni Ngelakoni Desa. Keduanya diharapkan dapat memperkuat gotong royong dalam memperluas kepesertaan, termasuk melalui keterlibatan perusahaan dan pembentukan agen penggerak jaminan sosial di desa.
Cahyaning mengatakan, pekerja yang sudah mendapatkan perlindungan melalui perusahaan diharapkan dapat turut mengajak anggota keluarga mereka yang bekerja di sektor informal untuk menjadi peserta mandiri.
“Dengan gotong royong ini, cakupan kepesertaan pekerja informal di Jawa Tengah diharapkan semakin tinggi,” katanya.
Ia menambahkan, Jawa Tengah sebelumnya pernah meraih penghargaan Paritrana Award pada 2017 dan 2018. Setelah mengalami perubahan indikator penilaian, Jawa Tengah kembali masuk nominasi pada tahun ini.
Cahyaning berharap, berbagai kebijakan, dukungan anggaran, dan inovasi yang telah dijalankan dapat mengantarkan Jawa Tengah meraih hasil terbaik dalam Jamsostek Award 2026.
“Target saya sih Jateng bisa masuk 3 besar ya. Karena kalau melihat goodwill-nya pemerintah Jateng ini sudah sangat banyak berubah,” ujarnya.
Selain Pemprov Jateng, perusahaan asal Salatiga, PT Selalu Cinta Indonesia, juga masuk dalam nominasi Jamsostek Award 2026.*
