Semarang – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, mendorong agar pertumbuhan investasi di Jawa Tengah terus diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal. Menurutnya, investasi harus memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah mencatat hingga akhir Juli 2026 sebanyak 243.650 orang telah terserap dalam pasar kerja. Jumlah tersebut terdiri atas 213.217 tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri dan 30.433 orang yang menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Heri menilai capaian tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi dan kebutuhan tenaga kerja di Jawa Tengah masih cukup tinggi. Namun, potensi tersebut perlu terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat usia produktif yang memperoleh pekerjaan.
“Penyerapan tenaga kerja yang mencapai 243 ribu orang tentu merupakan capaian positif. Tetapi kita tidak boleh berhenti di angka tersebut. Investasi yang masuk harus terus diarahkan agar membuka semakin banyak lapangan kerja bagi masyarakat Jawa Tengah,” ujar Heri.
Tingginya penyerapan tenaga kerja salah satunya ditopang oleh masuknya investasi ke Jawa Tengah. Hingga semester I 2026, realisasi investasi di provinsi ini tercatat mencapai Rp48,54 triliun.
Menurut Heri, kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat keterkaitan antara investasi, kebutuhan industri, dan tenaga kerja lokal. Pemerintah perlu memastikan masyarakat Jawa Tengah memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
“Investor membutuhkan tenaga kerja yang kompeten. Karena itu, peningkatan keterampilan harus berjalan beriringan dengan masuknya investasi. Jangan sampai lapangan kerja tersedia, tetapi tenaga kerja lokal tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan,” katanya.
Di sisi lain, jumlah pencari kerja hingga Juli 2026 tercatat mencapai 112.082 orang, sementara lowongan kerja yang tersedia sebanyak 108.459 posisi. Heri menilai kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja.
Ia mendorong pemerintah memperkuat sistem informasi pasar kerja agar pencari kerja dapat mengetahui kebutuhan industri secara lebih cepat. Langkah tersebut juga perlu dibarengi dengan pelatihan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
“Kita perlu mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha secara lebih efektif. Informasi lowongan harus mudah diakses, sementara pelatihan harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan pasar,” ujarnya.
Heri juga menyoroti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Tengah yang pada Februari 2026 berada di angka 4,24 persen atau sekitar 950 ribu orang. Menurutnya, penurunan angka pengangguran harus menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi daerah.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah terus mengawal investasi yang masuk, terutama investasi yang memiliki kemampuan menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar dan memberikan ruang bagi tenaga kerja lokal.
“Investasi jangan hanya dilihat dari besarnya nilai modal yang masuk. Ukurannya juga harus dari berapa banyak lapangan kerja yang tercipta, seberapa besar tenaga kerja lokal terserap, dan seberapa besar manfaat ekonominya dirasakan masyarakat,” pungkasnya
