JAKARTA, PortalJateng.id – Harga minyak dunia bisa naik turun. Selat Hormuz bisa ditutup lalu dibuka lagi. Konflik Timur Tengah bisa meletus kapan saja. Tapi menurut mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, akar persoalan ketahanan energi Indonesia bukan semata terletak pada gejolak global.
Ada tiga masalah yang tidak pernah berubah di balik rapuhnya ketahanan energi Indonesia.
Dan semuanya buatan dalam negeri.
Tiga Biang Kerok
Dalam diskusi di kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jakarta Selatan, Rabu (30/4/2026), Sudirman yang menjabat Menteri ESDM periode 2014-2016 dan kini Rektor Universitas Harkat Negeri memaparkan tiga aspek fundamental yang menurutnya menjadi biang kerok utama kerentanan energi nasional.
“Tekanan pada energy security kita terus berlangsung karena tiga aspek fundamental. Yang pertama dan paling mendasar adalah short-term-isme [pola pikir jangka pendek],” ujar Sudirman.
Dua aspek lainnya, kata Sudirman, adalah politik dan kebijakan populis yang terlalu dominan dalam pengambilan keputusan strategis, serta praktik konflik kepentingan antara pengambil kebijakan dan pelaku usaha di sektor energi.
Ia tidak menyebut kasus atau nama tertentu. Tapi pesannya tegas: tiga hal ini telah menciptakan kegagalan sistemik yang berulang dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya.
“Akibat dari ketiga hal di atas, kita selalu gagal dalam mengelola urusan yang fundamental dan berdimensi jangka panjang. Coba cermati, bagaimana nasib eksplorasi migas kita, riset dan pengembangan, transisi energi, hingga tata kelola pasokan minyak. Semuanya seret,” tegasnya.
Transisi Energi: Hangat-Hangat Tahi Ayam
Sudirman memberi contoh paling gamblang tentang inkonsistensi kebijakan energi Indonesia, transisi ke Energi Baru dan Terbarukan (EBT).
Menurutnya, wacana peralihan ke energi hijau hanya mengemuka saat harga minyak dunia sedang melambung tinggi. Begitu pasar kembali stabil, urgensinya hilang. Pola ini berulang dari dekade ke dekade.
“Lihat saja, dari dekade ke dekade, polanya sama, itu-itu melulu. Wacana peralihan ke energi baru-terbarukan hanya akan hangat saat harga minyak sedang melambung. Hangat-hangat tahi ayam, begitu pasar kembali stabil, urgensinya hilang,” paparnya.
“Riuh-rendah transisi energi hanya ada dalam suasana harga minyak sedang ekstrem tinggi. Begitu keadaan normal, kita terninabobokan, lupa, dan kembali pada business as usual,” kata Sudirman.
Pernyataan ini relevan dengan temuan akademik terbaru. Sebuah studi di jurnal ilmiah Energy Research & Social Science (Maret 2026) mengungkap bahwa hambatan utama transisi energi di Indonesia bukanlah kurangnya dukungan finansial internasional, melainkan dinamika politik internal di antara institusi pemerintah. Penelitian tersebut menemukan bahwa kementerian dengan otoritas membentuk kebijakan seperti ekonomi dan keuangan cenderung memprioritaskan pertumbuhan dan ketahanan energi, sementara kementerian dengan orientasi iklim yang lebih kuat justru tidak memiliki pengaruh institusional yang memadai.
Dengan kata lain, bukan karena Indonesia tidak tahu caranya. Tapi karena yang punya kuasa tidak punya kesadaran, dan yang punya kesadaran tidak punya kuasa.
Krisis Global Memperlihatkan Kelemahan Lama
Pernyataan Sudirman disampaikan di tengah krisis pasokan minyak global akibat konflik Timur Tengah yang oleh Badan Energi Internasional (IEA) disebut sebagai gangguan terbesar sepanjang sejarah pasar minyak global.
Namun bagi Sudirman, krisis eksternal hanya memperlihatkan kelemahan yang sudah lama ada.
“Ketahanan energi kita dalam risiko besar, karena ketergantungan impor yang sangat tinggi,” ujarnya.
Datanya: konsumsi BBM nasional saat ini mencapai 1,6 juta barel per hari. Produksi dalam negeri hanya sekitar 600-610 ribu barel per hari. Selisihnya sekitar satu juta barel per hari seluruhnya ditutup melalui impor.
Pemerintah sendiri mengakui angka ini. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut bahwa kebutuhan minyak mentah Indonesia mencapai sekitar 300 juta barel per tahun, dengan defisit harian mendekati satu juta barel.
Rupiah Tergusur, Rekor Terendah Sepanjang Masa
Besarnya volume impor itu, kata Sudirman, berdampak langsung pada nilai tukar rupiah.
“Besarnya impor dan kenaikan harga akan menekan kurs rupiah. Untuk impor, kita harus belanja valas sehari senilai 100 juta dolar AS. Itu angka minimalnya,” tegasnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total impor migas Indonesia pada 2025 mencapai 32,77 miliar dolar AS rata-rata sekitar 89,8 juta dolar AS per hari. Pada harga minyak Brent yang bertahan di kisaran 111 dolar AS per barel, belanja harian itu melampaui 100 juta dolar AS.
Akibatnya, pada 29 April 2026, nilai tukar rupiah merosot ke Rp17.326 per dolar AS rekor terendah sepanjang masa.
Kombinasi kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan rupiah menciptakan tekanan ganda bagi struktur biaya energi dalam negeri. Harga BBM di dalam negeri ikut tertekan. Dan rakyat yang membayar.
Mencari Sumber Alternatif di Tengah Krisis
Di tengah tekanan ini, pemerintah bergerak cepat mencari sumber pasokan alternatif. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan bahwa Indonesia berencana mengimpor minyak mentah dari Rusia, dengan target pengiriman dimulai per April 2026.
“Mengenai minyak mentah, pengiriman dapat dimulai bulan ini,” ujar Bahlil di Jakarta, Jumat (17/4/2026).
Selain minyak mentah, pemerintah juga membuka negosiasi untuk mengimpor LPG dari Rusia sebagai bagian dari upaya diversifikasi sumber energi di tengah ketatnya pasokan global dan tekanan harga akibat ketegangan geopolitik.
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan mengedepankan kepentingan nasional dan memanfaatkan semua peluang yang sejalan dengannya. Ia juga menyebut bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk membeli produk energi AS senilai 150 miliar dolar AS, namun menegaskan bahwa pembelian dari Rusia tidak akan mengganggu komitmen yang sudah ada.
Langkah ini menuai kritik dari pegiat iklim. Firdaus Cahyadi, Program Officer for Natural Resources and Climate Justice di Yayasan Tifa, menyebut komitmen impor energi dari AS dan Rusia berisiko mengunci Indonesia dalam ketergantungan energi fosil jangka panjang di saat yang bersamaan, Indonesia justru aktif mencari pendanaan untuk transisi energi bersih.
“Di satu sisi, Indonesia aktif mencari pembiayaan untuk transisi energi. Di sisi lain, pemerintah menandatangani apa yang bisa disebut sebagai kontrak bunuh diri ekologis dengan mengikatkan diri pada pasokan energi fosil AS,” ujar Firdaus.
Kegagalan Mengelola Urusan Fundamental
Sudirman menilai semua tekanan ini sebetulnya bisa diantisipasi jauh sebelumnya. Eksplorasi migas bisa digencarkan. Transisi energi bisa dijalankan serius. Tata kelola pasokan bisa dibenahi.
Tapi karena kebijakan energi selalu dikelola dengan cakrawala pendek, setiap krisis datang, Indonesia selalu tidak siap.
“Pertanyaan krusial saat ini bukanlah ‘bagaimana kita bertahan melewati krisis’, melainkan ‘mengapa kita selalu saja tidak siap ketika krisis datang’,” pungkas Sudirman.
Pertanyaan itu menghentak. Karena jawabannya seperti yang ia sebutkan sejak awal bukan terletak di luar negeri. Bukan di harga minyak. Bukan di konflik Timur Tengah. Tapi di dalam negeri sendiri. Di ruang-ruang rapat tertutup. Di meja-meja pengambilan keputusan yang sering kali lebih dekat dengan kepentingan sesaat daripada masa depan bangsa.
Catatan Redaksi
Sudirman Said bukanlah orang yang asing dengan birokrasi energi Indonesia. Ia pernah duduk di kursi panas Menteri ESDM. Ia tahu persis bagaimana kebijakan dibuat, bagaimana kepentingan diatur, dan bagaimana visi jangka panjang sering dikalahkan oleh perhitungan politik jangka pendek.
Kritiknya bukan sekadar omongan mantan pejabat yang ingin terlihat relevan. Ini adalah peringatan dari seseorang yang pernah melihat dari dalam. Dan peringatan itu datang di saat yang sangat tepat, ketika rupiah anjlok ke titik terendah sepanjang masa, ketika konflik global mengganggu pasokan energi, dan ketika rakyat kembali merasakan getirnya kenaikan harga.
Tiga biang kerok yang disebut Sudirman, short-termism, politik populis, konflik kepentingan bukanlah barang baru. Kita sudah mendengarnya berkali-kali. Tapi sepertinya, mendengar saja tidak cukup.
Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita berubah? Atau kita akan kembali lupa begitu krisis ini reda, seperti yang selalu terjadi?
PortalJateng.id mencatat, energi adalah urusan yang fundamental. Ia menyangkut hidup banyak orang. Mengelolanya dengan cakrawala pendek sama saja dengan mempertaruhkan masa depan bangsa. Semoga peringatan Sudirman Said tidak berakhir sebagai catatan kaki di buku sejarah, tapi menjadi cambuk untuk perbaikan nyata.
